Praperadilan Tidak Bisa Diajukan Upaya Hukum

 

Praperadilan memiliki pengertian menurut Pasal 1 angka 10 KUHAPadalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a.    sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b.    sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c.    permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

 

Pengaturan mengenai Praperadilan diatur oleh Pasal 77 KUHAP yakni mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal (Pasal 78 ayat (2) KUHAP) yang mana dalam waktu tujuh hari harus sudah diputus oleh hakim (Pasal 81 ayat (1) butir (c) KUHAP). Upaya hukum praperadilan merupakan upaya hukum yang diberikan oleh negara kepada tersangka untuk memperjuangkan hak-haknya apabila dirasa oleh dirinya ada kejanggalan atau ketidak beresan dalam prosedur sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, penangkapan, penahanan, penyitaan, maupun penetapan tersangka atas dirinya oleh penyidik maupun penuntut umum karena sejatinya penyidik maupun penuntut umum hanyalah manusia biasa dan pastinya ada salahnya.

 

Beberapa tahun belakangan ini semakin banyak orang atau tersangka yang mengajukan upaya praperadilan. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, kewenangan Praperadilan semakin diperluas bukan hanya soal penahanan atau penghentian penyidikan atau penuntutan tetapi diperluas lagi soal penetapan tersangka dan penyitaan. Terhadap Putusan Pra Peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding sebagaimana Pasal 83 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP menyatakan Pra Peradilan dapat dimintakan banding apabila mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Walaupun dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP menyatakan putusan pra peradilan dapat dimintakan upaya hukum banding. Sekali lagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwasanya Pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dengan dibatalkannya Pasal 83 ayat (2) KUHAP melalui putusannya Nomor 65/PUU-IX/2011.

 

Walaupun demikian, pengaturan didalam KUHAP tidak menjelaskan apakah upaya hukum praperadilan dapat diajukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali yang mana hal tersebut menjadi celah hukum untuk mengajukan upaya hukum dari salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan praperadilan yang diperiksa oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian apabila putusan praperadilan yang hakikatnya merupakan pemeriksaan peradilan yang cepat karena harus diputus dalam waktu tujuh hari sejak sidang pertama dilakukan. Apabila praperadilan dapat dimintakan upaya hukum tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka dari itu Mahkamah Agung mengeluarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus dalam halaman 56 Tahun 2007 menegaskan menolak Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan praperadilan. Sedangkan untuk upaya hukum peninjauan kembali pun tidak dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

 

Oleh karena itu jelas jika tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan praperadilan dengan alasan apapun dan putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama merupakan putusan akhir dan mengikat.

 

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat.

 

Referensi :

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus dalam halaman 56 Tahun 2007

 

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

 

Perma Nomor 4 Tahun 2016

Mengalihkan Kendaraaan Kredit Dengan Aman

 

Motor atau Mobil dalam kehidupan sekarang ini sudah masuk kedalam kebutuhan pokok seseorang untuk beraktifitas. Akan tetapi tidak semua orang yang mampu untuk membeli kendaraan bermotor dengan cara cash atau tunai. Kebanyakan orang akan mengangsur atau mengkredit kendaraan tersebut melalui Lembaga Keuangan atau leasing dengan menandatangani perjanjian kredit dimana kendaraan yang diangsur atau dikredit merupakan objek jaminan fidusia kepada leasing.

Namun dalam perjalanannya tidak semua orang dalam membayar angsuran kendaraan berjalan mulus dan sesuai rencana di pemilik kendaraan. Terkadang banyak orang yang tidak ingin rugi karena merasa telah mengeluarkan uang untuk membayar angsuran dan membayar uang muka atas kendaraan yang diangsurnya melakukan kesalahan dengan mengalihkan kendaraan atau take over kepada orang lain tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaannya. Padahal kendaraan yang diangsur tersebut bukan sepenuhnya milik orang yang mengangsur, melainkan masih ada hak dari leasing yang membiayai kendaraan tersebut sebelum kendaraan lunas.

Tindakan yang mengalihkan atau biasa dikenal istilah take over kendaraan kepada orang lain atau pihak lain tanpa sepengetahuan dari leasing merupakan hal yang dilarang Sebagaimana Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada Pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” dan terdapat sanksi bagi orang yang melanggarnya yang disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Apabila kendaraan yang dialihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan leasing dan kendaraan tersebut hilang atau tidak dibayar angsurannya. Maka leasing akan meminta pertanggung jawaban dari orang yang melakukan penandatangan perjanjian kredit dengan leasing awalnya dan diketahui kendaraan tersebut bukan lagi berada ditangan orang yang melakukan perjanjian kredit dengan leasing. Leasing dapat melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan masalah dikemudian harinya, jika ingin melakukan pengalihan atas kendaraan yang masih mengangsur kepada orang lain, haruslah dilakukan dihadapan leasing agar proses pengalihan kendaraan tersebut menjadi aman karena hubungan hukum antara pengangsur pertama dengan leasing sudah tidak ada setelah kendaraan tersebut di oper alih kepada pihak lain dihadapan leasing.

Demikian artikel ini, apabila ada saran dan kritik silahkan tulis dikolom komentar, semoga bermanfaat.

Referensi :

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Seseorang Dapat Kehilangan Haknya Sebagai Ahli Waris

 

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, tetapi di Indonesia sendiri bukan hanya agama islam saja yang diakui oleh negara. Namun ada beberapa agama lain yang juga di akui di Indonesia. Salah satu hukum yang diatur di Indonesia yakni hukum waris yang mana hukum waris merupakan salah satu hukum yang ada di Indonesia dan pengaturan mengenai waris pun diatur oleh peraturan perundang-undangan baik yang beragama islam maupun non islam.

 

Namun penulis akan membahas Hal yang mengakibatkan seseorang yang terhalang atau kehilangan haknya sebagai ahli waris baik secara kompilasi hukum islam maupun hukum perdata yang diatur di Indonesia. Sebelum membahas hal tersebut, terlebih dahulu perlu mengerti mengenai apa yang dimaksud dengan hukum waris bagi orang yang beragama islam maupun non islam.

 

Menurut Hukum Islam

Hukum waris bagi yang beragama islam diatur dalam Pasal 171 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam yakni :

Yang dimaksud dengan:

a.    Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapabagiannya masing-masing.

b.    Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan.

c.    Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atauhubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untukmenjadi ahli waris.

d.    Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yangmenjadi miliknya maupun hak-haknya.

e.    Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untukkeperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

 

Dalam huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, ahli waris merupakan orang memiliki hubungan darah dengan si pewaris yang beragama islam. Mengenai pembuktian ahli waris tersebut berhak sebagai ahli waris yang sah. Ahli waris tersebut haruslah juga beragama islam sebagaimana Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yakni “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atauamalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum di\ewasa,beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

 

Golongan yang merupakan ahli waris dari si pewaris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ialah :

1.  Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a.    Menurut hubungan darah:

-     golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

-     Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b.    Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

 

2.  Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu,janda atau duda.

 

Menurut Hukum Perdata Indonesia

Hukum waris dalam hukum perdata di Indonesia berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata pewarisan hanya terjadi karena kematian. Apabila seseorang belum dinyatakan meninggal dunia, maka pewarisan belumlah terjadi. pihak atau orang yang berhak menjadi ahli waris dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata yakni “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sahmenurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidupterlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”

 

Lebih jauh diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata, orang yang berhak menerima warisan ialah “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisiharta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluargasedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin ataukelahiran yang lebih dulu.”

 

Ahli Waris Pengganti

Selain ahli waris yang disebutkan utama merupakan sebagai ahli waris yang utama. Namun terdapat beberapa peristiwa yang menyebabkan ahli waris utama tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, akan tetapi ahli waris utama telah memiliki keturunannya sendiri atau ahli waris utama tidak memiliki keuturan sama sekali. Maka anak dari ahli waris utama yang meninggal tersebut disebut sebagai ahli waris pengganti atau apabila tidak memiliki keturunan, yang ahli waris utama tersebut diganti dengan hubungan kesamping. Mengenai ahli waris pengganti, hukum perdata Indonesia mengatur hal tersebut yakni pada Pasal 841 KUHPerdata dan Pasal 842 KUHPerdata. Sedangkan ahli waris dalam artian kesamping diatur dalam Pasal 844 KUHPerdata dan Pasal 845 KUHPerdata.

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 yakni

(1)  Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2)  Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

 

Terlebih lagi ahli waris pengganti menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hanya diakui sampai derajat cucu saja. Jadi mengenai ahli waris pengganti ada batasannya, cicit tidak bisa lagi menjadi ahli waris pengganti.

 

 

Yang Tidak Berhak atau Terhalang Menjadi Ahli Waris

Tidak semua ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang dapat baik yang beragama islam maupun non islam akan mendapatkan bagian warisan dari si pewaris. Akan tetapi ada beberapa kategori seseorang tersebut akan kehilangan haknya sebagai ahli waris. Menurut hukum islam, orang yang tidak berhak atau terhalang menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang mana kompilasi hukum islam ini hanya mengatur orang yang beragama islam. Sedangkan untuk orang yang beragama non islam, seorang ahli waris terhalang sebagai ahli waris diatur dalam Pasal 838 KUHPerdata.

 

Karena suatu sebab atau hal tertentu, seseorang dapat tidak terhalang menjadi ahli waris sekalipun dirinya merupakan ahli waris yang sah menurut hubungan darah dengan di pewaris.

 

Demikian Artikel ini, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)

 

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Syarat Seseorang menjadi Advokat

 

Profesi Advokat atau pengacara di ibaratkan merupakan profesi yang mulia atau disebut dengan Officium Nobile. Pengacara atau Advokat merupakan profesi atau pekerjaan yang sering ditemui oleh masyarakat dan dikenal oleh masyarakat karena jumlah Advokat yang saat ini sangat banyak dan tidak terhitung lagi jumlahnya dengan berbagai Organisasi Advokat yang ada di Indonesia.

 

Advokat dan Pengacara merupakan sebuah profesi hukum yang mana sama posisinya dengan Kepolisian, Kejaksaaan, dan Pengadilan yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi atau menyandang gelar serta profesi pengacara dikarenakan ada beberapa syarat dan tahapan untuk menjadi seoraang Advokat. Saat ini Profesi Advokat diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mana Pengertian Advokat sesuai ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Advokat, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

 

Sedangkan syarat-syarat seseorang dapat menyandang profesi Advokat sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai berikut :

(1)  Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

(2)  Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(3)  Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai berikut :

1)    Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.  warga negara Republik Indonesia;

b.  bertempat tinggal di Indonesia;

c.   tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d.  berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e.  berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

f.    lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

g.  magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

h.  tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

i.    berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

 

Kemudian apabila telah melewati tahap pengangkatan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat. Maka Calon Advokat haruslah disumpah di Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karena itu setelah advokat disumpah di Pengadilan Tinggi barulah Advokat dapat menjalankan profesinya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

 

Sehingga tahapan untuk menjadi Advokat yakni Mengikuti Ujian dan Pendidikan Advokat, Pengangkatan Advokat, dan Sumpah Advokat.

 

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Sanksi Bagi Pengusaha Yang Membayar Upah Dibawah Upah Minimum

 

Gaji merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh semua pekerja yang telah bekerja selama sebulan penuh didalam sebuah perusahaan yang mana gaji merupakan sebagai bentuk timbal-balik dari peluh keringat dan loyalitas yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan dimana dia bekerja. Namun masih banyak beberapa kejadian dimana pengusaha atau perusahaan yang membayar gaji para pekerjanya dibawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tatkala menghadapi hal yang demikian menyakitkan tersebut banyak dari pekerja yang hanya pasrah dan menerima gaji yang diberikan oleh pengusaha atau perusahaan tersebut karena adanya kebutuhan hidup dan kebutuhan ekonomi yang mengharuskan dipenuhi. Maka dari itu kebanyakan pekerja tidak mempermasalahkan berapa gaji yang diterimanya apakah sudah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak dan ada sebagian juga pekerja yang melek hukum dan mengetahui hak-hak yang wajib diterima oleh pekerja dari perusahaan.

 

Padahal upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya agar tidak banyak tindak kriminal akibat tidak dapatnya memenuhi kebutuhan ekonomi yang kian hari terus meningkat. Dalam hal tersebut sudah dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

 

Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan Pengusaha dilarang untuk membayar upah pekerja dibawah upah minimum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang berbunyi “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”.

 

Apabila pekerja masih diberikan upah dibawah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pekerja dapat menuntut haknya kepada perusahaan atau pengusaha untuk dibayarkan upahnya sesuai upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah yang mana tiap tahun upah minimum tersebut telah diatur oleh pemerintah. Sanksi bagi perusahaan atau pengusaha yang membayar upah pekerja dibawah upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah dapat dikenakan sanksi Pidana yang tertuang dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

 

Hal tersebut dinilai sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja atau buruh yang secara nyata diberikan oleh negara dan menjadi rambu-rambu bagi pengusaha agar tidak semena-mena dan sewenang-wenang memberikan gaji atau upah kepada para pekerja atau buruh yang telah bekerja diperusahaannya.

 

Demikian artikel ini, semoga menambah wawasan dan juga bermanfaat.

 

Dasar Hukum :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Pengertian Pekerja dan Unsur-Unsurnya

 

Banyak orang beranggapan setiap orang yang bekerja di perusahaan atau menerima gaji setiap bulannya disebut dengan pekerja atau buruh. Akan tetapi banyak orang tidak memahami apabila orang tersebut bekerja bukan diperusahaan dan diberikan upah setiap hari atau setiap minggu. Tentu hal tersebut menjadi polemik bahkan tidak jarang seseorang bingung menafsirkan hal tersebut apakah dirinya dikategorikan pekerja karena paradigma yang terbentuk pekerja adalah yang bekerja di perusahaan.

 

Namun apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai pekerja atau buruh serta unsur-unsur yang dapat dikategorikan seseorang tersebut merupakan pekerja atau buruh. Pekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yakni orang yang bekerja, orang yang menerima upah atas hasil kerjanya. Sejalan dengan hal tersebut menurut ketentuan dari Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sama-sama memiliki pengertian yakni “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

 

Sedangkan unsur-unsur dalam hubungan kerja yang terjadi antara buruh dan pengusaha dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang memiliki pengertian yakni “Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”

 

Apabila dilihat dari pengertian dari hubungan kerja, yang dimaksud pekerja atau buruh yakni apabila seseorang tersebut bekerja yang ada unsur upah, perintah, dan pekerjaan sehingga jika terpenuhi unsur-unsur tersebut.  Maka orang tersebut dapat dikatakan adalah seorang pekerja/buruh.

 

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat.

 

Referensi :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

 

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

PNS Harus mendapatkan izin untuk bercerai

 

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia sangat di idam-idamkan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Hampir dalam setiap pembukaan Pegawai Negeri Sipil banyak masyarakat yang mendaftar dengan harapan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. PNS menurut Pasal 1 angka (3) UU ASN memiliki pengertian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

 

Banyak orang yang tergiur untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil di Indonesia karena menurut kebanyakan orang dengan manjadi seorang Pegawai Negeri Sipil. Maka kehidupan dirinya maupun keluarganya akan mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Namun dikarenakan seorang Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur sipil negara yang mendapatkan gaji dari negara. Oleh karena itu apabila seorang Pegawai Negeri Sipil akan melakukan cerai terhadap istri maupun suaminya, tentunya harus mendapatkan izin dari instansi dimana dirinya bekerja. Ketentuan mengenai izin bercerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

Pasal 3

1.    Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu daripejabat;

2.    Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagaipenggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukansebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukanpermintaan secara tertulis;

3.    Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanyagugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan,harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

 

Dengan demikian apabila seorang Pegawai Negeri Sipil akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya, barulah kemudian bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

 

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat apabila ada kritik dan saran silahkan tulis dikolom komentar.

 

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Poin-poin yang harus diperhatikan dalam membuat surat kuasa

 

Sering kali orang dalam mengurus sesuatu baik itu berupa dokumen atau apapun, tidak bisa mengurus sendiri dikarenakan tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena mengurus suatu dokumen biasanya akan memakan waktu yang tidak sebentar. Terkadang bahkan bisa berhari-hari atau berminggu-minggu barulah pengurusan atas dokumen yang diurus baru akan selesai.

 

Kemudian, bagaimana agar dokumen tersebut dapat terselesaikan tetapi tidak meninggalkan pekerjaan?. Solusi dari hal itu yakni dapat dengan membuat surat kuasa kepada orang lain untuk mengurus suatu dokumen tertentu mewakili dirinya dikarenakan tidak bisa meninggalkan pekerjaan.

 

Surat Kuasa merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang diberikan kepada orang lain untuk mewakili dirinya dalam mengurus sesuatu hal tertentu. Secara hukum perdata pemberian kuasa didalam Pasal 1792 KUHPerdata berbunyi “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

 

Memang tidak ada format baku dalam surat kuasa, akan tetapi apa saja poin-poin yang perlu diperhatikan agar surat kuasa yang dibuat dapat digunakan untuk mewakili diri pemberi kuasa. Berikut poin-poin yang perlu diperhatikan dalam membuat surat kuasa :

 

1.    Judul “Surat Kuasa”

Judul dari surat yang akan dibuat harus ditulis kata-kata Surat Kuasa, artinya judul disini jelas menerangkan isi dari surat yang akan dibuat,

 

2.    Identitas Pemberi Kuasa,

Identitas Pemberi Kuasa harus jelas dituangkan didalam surat kuasa dan ditegaskan kata-kata Pemberi Kuasa.

 

3.    Identitas Penerima Kuasa,

Selain identitas pemberi kuasa, identitas Penerima Kuasa harus juga ditulis didalam surat kuasa. Hal ini menerangkan orang yang akan menerima kuasa tersebut.

 

4.    Tujuan dari Surat Kuasa

Setelah identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa selesai, kemudian menerangkan maksud dan tujuan dari dibuatnya surat kuasa untuk mengurus hal apa atau kepentingan apa yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

 

5.    Tanggal Pemberian Surat Kuasa

Tanggal yang dicantumkan dalam surat kuasa menunjukkan pemberian kuasa kepada penerima kuasa berlaku sejak tanggal tersebut.

 

6.    Materai

Sebelum surat kuasa ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, terlebih dahulu ditempel materai untuk ditandatangani oleh Pemberi Kuasa.

 

7.    Tanda Tangan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dan Nama Jelas

Setelah Materai ditempel, Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa menandatangani surat kuasa yang dibuat dan untuk Pemberi Kuasa menandatangani surat kuasa di  atas materai.

 

 

Demikian artikel ini mengenai surat kuasa agar menambah sedikit pengetahuan, semoga bermanfaat.

 

 

Dasar Hukum :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata