Pentingnya Melakukan Pendataran Tanah

 

Banyak orang yang membeli atau memiliki suatu bidang tanah pastinya akan mengurus tanah tersebut atau melakukan register tanah ke Kantor Pertanahan Nasional untuk mencatatkan kepemilikan tanahnya agar diakui oleh negara. Dizaman sekarang ini, harga tanah semakin lama-lama bukan semakin rendah atau turun, melainkan akan semakin meningkat. Tentu saja banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendaftarkan tanahnya ke negara agar mendapatkan bukti kepemilikan tanahnya tersebut dari kantor pertanahan nasional.

 

Sering kali persoalan tentang tanah menjadi polemik yang panjang karena tanah sekarang ini menjadi barang mahal. Membeli tanah tidaklah mudah dan membutuhkan uang yang cukup banyak sehingga banyak orang atau pihak yang memperebutkan tanah mulai dari saling mengklaim tanah tersebut hingga melakukan berbagai cara agar tanahnya diakui oleh negara dan dirinya benar merupakan pemilik tanah yang sah. Terkadang pengurusan soal tanah memakan waktu yang tidak lama hingga berujung di meja hijau yang bahkan sampai ke generasi cucunya. Belum lama terdapat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Cepat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

 

Agar tanah yang telah dibeli atau dimiliki tidak bisa di akui oleh orang lain atau pihak lain dan dapat dinikmati oleh para ahli waris dari pemilik tanah. Melakukan pendaftaran tanah menjadi hal yang sangat penting. Akan tetapi setelah tidak semua tanah yang didaftarkan tersebut luput dari permasalahan, ada saja orang atau pihak-pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah yang telah di daftarkan tersebut.

 

Hak-hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disingkat UUPA yakni :

a.    hak milik,

b.    hak guna-usaha,

c.    hak guna-bangunan,

d.    hak pakai,

e.    hak sewa,

f.      hak membuka tanah,

g.    hak memungut hasil hutan,

h.    hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53

 

Pasal 53 ayat (1) UUPA

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

 

Namun disini kita akan membahas mengenai pentingnya melakukan pendaftaran atas tanah. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA yakni Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih jauh Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan dari diadakannya pendaftaran tanah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memiliki tujuan untuk :

 

Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997

Pendaftaran tanah bertujuan:

a)    untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b)    untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c)    untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

 

Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997

1.    Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah.

2.    Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 haruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

3.    Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

 

Maka dari itu agar tanah yang dibeli tidak hilang diambil orang atau diakui orang lain. Tanah harus segera didaftarkan agar memberikan jaminan dan kepastian hukum sebagai pemilik yang sah dan benar.

 

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat.

 

 

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.